Bisnis Otomotif Tak Boleh Terpengaruh Tahun Politik

Ilustrasi mobil sedan - Bisnis Indonesia/Alby Albahi
23 Januari 2019 08:31 WIB Kusnul Isti Qomah Otomotif Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Tahun politik selalu dikaitkan dengan menurunnya daya beli masyarakat dan perekonomian yang menurun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai hal itu terjadi karena pola pikir masyarakat yang meyakini tahun politik memang membuat bisnis seret. Pola pikir itulah yang harus diubah oleh semua pelaku bisnis termasuk bisnis otomotif.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan para pelaku bisnis enggak boleh diteror oleh isu-isu tahun politik. "Karena kita harus tetap tumbuh. Politik [ya] politik, tapi ekonomi, usaha, tetap harus berjalan. Jangan terus karena tahun politik, terus jualannya dikurangi," ujar dia, Selasa (22/1).

Kukuh mengatakan pola pikir itu harus diubah karena industri otomotif Tanah Air harus bersaing dengan luar negeri, selain bersaing di dalam negeri. Menurutnya, industri otomotif Tanah Air harus dibenahi agar bisa bersaing dengan negata tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina.

"Penduduk kita sekitar 260 juta. Penjualan [mobil] dalam negeri 1,1 juta unit, tetapi ekspor kita hanya 270.000 unit. Thailand penduduknya 70 juta. Penjualan ke dalam negeri hanya 800.000 unit, tetapi ekspornya 1,2 juta. Kan berbanding terbalik," ujar dia.

Ia mengatakan memang kenapa jika 2019 tahun politik? Menurutnya, perhelatan politik 2019 adalah momen untuk memilih Presiden dan anggota legislatif. Pelaku usaha apapun tidak boleh terpengaruh.

"Memang kalau tahun politik kita harus puasa? Enggak kan? Mindset itu yang harus diubah. Memang ada studi bahwa ketika tahun politik, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Jadi, sayang. Kita ketinggalan [dengan negara lain]," papar dia.

Hal itu diamini oleh Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto. Ia mengatakan selama ini tahun politik tidak berpengaruh pada industri otomotif. Ia membenarkan target penjualan nasional pada 2019 tetap 1,1 juta atau sama dengan 2018. Namun, bukan karena disebabkan adanya tahun politik.

Menurutnya, secara nasional tak adanya kenaikan target tersebut karena pihaknya masih mempertimbangkan banyak pengaruh dalam perekonomian Indonesia. Itu mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan dan suku bunga acuan yang berisiko naik.