Ini Tugas Tiap Kementerian untuk Muluskan Program Penggunaan Kendaraan Listrik

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) sebagai Kendaraan Dinas Operasional Instansi Pusat dan Daerah. Ini adalah upaya mempercepat populasi kendaraan listrik di Indonesia.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 September lalu. Poin penting beleid ini adalah instruksi bagi jajaran kementerian hingga pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik (BEV) sebagai kendaraan operasional.

Poin lainnya, penggunaan kendaraan listrik sebagai armada operasional itu bisa diperoleh melalui pembelian, penyewaan, maupun konversi kendaraan bermotor konvensional. Sedangkan sumber pendanaan, diwajibkan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

Inpres itupun menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertindak sebagai koordinator program yang melakukan sinkronisasi, pengawasan, evaluasi hingga pengendalian. Tidak hanya itu, Inpres memberikan wewenang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dijabat Luhut Pandjaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penghambat implementasi.

Pada pelaksanaannya, Luhut harus melaporkan berkala pelaksanaan program tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sebelumnya, sosok Menko Marves itu selalu dikaitkan dengan keberadaan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) yang sebelum berganti nama pernah dikendalikannya  melalui PT Toba Sejahtera.

Toba Sejahtera sendiri kini hanya memiliki saham 10 persen di TOBA. Emiten energi TOBA yang dipimpin keponakan Luhut yakni Pandu Sjahrir itupun telah menggandeng Gojek mendirikan usaha patungan yang memproduksi sepeda motor listrik Electrum.

Di sisi lain, berdasarkan Inpres, terdapat tugas dari masing-masing kementerian teknis terkait. Salah satunya, Mendagri yang harus mendorong para kepala daerah mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional.

Hal yang sama diminta kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Kementerian Pertahanan dan TNI harus memprioritaskan secara bertahan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas operasional.

Sedangkan tugas krusial lainnya diemban Menteri Keuangan. Jajaran Sri Mulyani harus segera menyusun regulasi terkait standar biaya untuk penggunaan BEV di daerah maupun pusat. TIdak hanya itu, Menteri Keuangan diminta mengeluarkan kebijakan moratorium pengadaan kendaraan konvesional.

Menteri ESDM diminta mempercepat dan memperbanyak pendirian SPKLU dan SPBKLU. Menteri ESDM harus mempercepat dan mempermudah pendirian pengisian baterai.

Adapun tugas lainnya diemban Menteri BUMN. Kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu harus mendorong perusahaan pelat merah mengalokasikan anggaran mendukung percepatan pelaksanaan program BEV.    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com